
LACAK.NEWS, MALANG – Kisah perjuangan seorang ibu untuk kembali mengasuh anak kandungnya sendiri menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Di balik persoalan pernikahan siri yang melibatkan seorang pengasuh pondok pesantren di wilayah Tirtoyudo, Kabupaten Malang, muncul dugaan adanya perlakuan yang dinilai tidak mencerminkan nilai kemanusiaan dan keteladanan seorang tokoh agama.
Menurut penuturan ibu Nayla, dirinya harus menghadapi persyaratan berupa penandatanganan surat pernyataan sebelum diperbolehkan membawa anak kandungnya kembali ke pangkuannya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: mengapa seorang ibu yang ingin mengasuh anak kandungnya sendiri harus terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan? Apa sebenarnya tujuan dan dasar dibuatnya surat tersebut?
Persoalan ini semakin menjadi sorotan ketika muncul dugaan adanya pembentukan stigma negatif terhadap ibu Nayla, dengan menggambarkan dirinya sebagai sosok ibu yang memiliki perilaku buruk dan pola didik yang tidak baik.
Padahal, persoalan pengasuhan anak semestinya diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bukan dengan membangun penilaian sepihak terhadap salah satu orang tuanya.
Salah seorang kakak sepupu ibu Nayla, yang meminta identitasnya disebut dengan inisial WW, mengaku mengetahui perjalanan hidup ibu Nayla sejak Nayla masih bayi hingga kini usianya hampir menginjak empat tahun.
“Saya ini, Mas, sejak Nayla masih bayi sampai sekarang usianya hampir empat tahun, mengetahui semua kisah perjuangan ibu Nayla, adik saya. Saya tahu bagaimana perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu sekaligus istri seorang kiai,” ungkap WW.

Menurut WW, ada sisi kehidupan rumah tangga yang dinilainya ironis. Sebagai seorang istri dari tokoh agama yang seharusnya mendapatkan perhatian dan kecukupan kebutuhan rumah tangga, ibu Nayla justru harus merantau hingga ke luar negeri untuk mencari nafkah.
“Istri seorang kiai sampai harus mencari nafkah ke luar negeri. Bagaimana kondisi rumah tangga yang sebenarnya? Silakan masyarakat menilai sendiri,” ujarnya.
WW juga mempertanyakan kebijakan yang mengharuskan ibu Nayla menandatangani surat pernyataan sebelum dapat membawa pulang anak kandungnya.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang selembar surat, melainkan menyangkut alasan, tujuan, serta kewenangan pihak yang mensyaratkan surat tersebut.
“Seorang ibu ingin mengasuh anaknya sendiri, tetapi justru diminta membuat surat pernyataan terlebih dahulu sebelum bisa membawa anaknya pulang. Kalau yang melakukan hal seperti ini orang biasa atau preman, mungkin masyarakat tidak terlalu heran. Tetapi ini sosok yang dikenal sebagai kiai, seorang figur yang seharusnya memberikan teladan,” ungkap WW.
Ia pun mempertanyakan apakah surat pernyataan tersebut benar-benar dibuat untuk kepentingan dan perlindungan anak, atau justru menjadi bentuk pembatasan terhadap seorang ibu yang ingin kembali mengasuh anak kandungnya.
“Kalau memang urusannya untuk kebaikan, apalagi membawa nama agama dan akhirat, mengapa harus ada surat pernyataan seperti itu? Apa tujuan sebenarnya? Hal ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang sebagai tokoh agama tidak boleh menjadikan dirinya kebal dari pertanyaan dan kritik masyarakat.
Figur kiai semestinya menjadi teladan dalam keadilan, kebijaksanaan, perlindungan terhadap perempuan, serta penghormatan terhadap hak anak.
Apabila benar terdapat tindakan yang membatasi seorang ibu untuk mengasuh anak kandungnya melalui persyaratan tertentu, maka dasar dan tujuan tindakan tersebut patut dijelaskan secara transparan.
Sebab, anak bukan alat untuk memenangkan konflik orang dewasa. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pengasuhan yang layak.
Apa dasar dibuatnya surat pernyataan tersebut? Siapa yang menyusun dan meminta ibu Nayla menandatanganinya? Apakah ada kesepakatan bersama, ataukah terdapat tekanan dalam proses tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu layak mendapatkan jawaban agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik yang semakin merugikan ibu maupun anak.
Karena pada akhirnya, yang seharusnya diutamakan bukanlah ego, kekuasaan, ataupun nama besar seseorang, melainkan kepentingan terbaik seorang anak dan hak seorang ibu untuk mendapatkan perlakuan yang adil. ( Hr)
Tidak ada komentar